DPD RI Usul Dana Otsus Pendidikan Papua Adopsi Sistem KIP Kuliah

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengusulkan pemerintah daerah mengadopsi sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus) bidang pendidikan bagi mahasiswa asli Papua. Ia menilai mekanisme KIP Kuliah bisa menjadi rujukan agar bantuan pendidikan dari dana otsus lebih tepat sasaran.

Menurut Filep, perbaikan tata kelola perlu dilakukan mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, hingga pemantauan keberlanjutan studi mahasiswa. Ia menyebut prinsip pengelolaan KIP Kuliah dapat direplikasi pemerintah daerah di enam provinsi se-Tanah Papua untuk membangun basis data mahasiswa yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala.

Basis Data dan Verifikasi Penerima

Filep mengatakan sistem database tunggal perlu mengakomodasi identitas, asal daerah, status orang asli Papua (OAP), nama perguruan tinggi, program studi, indeks prestasi kumulatif (IPK) per semester, status keaktifan, kebutuhan biaya, lokasi studi, dan sumber pembiayaan. Data calon penerima beasiswa dana otsus, lanjut dia, juga harus diverifikasi bersama perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Ia menambahkan, penetapan calon penerima setelah verifikasi perlu menggunakan indikator yang transparan, antara lain kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik, daerah asal, dan kebutuhan biaya hidup. Penyaluran bantuan pendidikan juga menurutnya bisa dilakukan langsung kepada mahasiswa melalui mekanisme perbankan yang dapat diaudit untuk memangkas birokrasi dan mengurangi risiko keterlambatan.

Pemisahan Biaya dan Evaluasi Berkala

Filep menegaskan komponen biaya pendidikan dan biaya hidup perlu dipisahkan agar penggunaannya lebih terukur, termasuk penyesuaian biaya hidup berdasarkan kota atau negara tempat mahasiswa menempuh pendidikan. Untuk mahasiswa yang kuliah di luar Papua atau luar negeri, besaran bantuan biaya hidup dapat disesuaikan dengan indeks biaya hidup lokasi masing-masing.

Ia juga menyebut evaluasi perlu dilakukan setiap semester dengan konfirmasi status aktif mahasiswa dari perguruan tinggi. Tahapan itu, kata Filep, menjadi dasar keberlanjutan bantuan sesuai ketentuan akademik dan administrasi agar dana otsus bidang pendidikan tepat sasaran.

Data Mahasiswa dan Kesenjangan Bantuan

Filep membagi pemetaan penerima menjadi tiga kelompok, yakni mahasiswa yang kuliah di Tanah Papua, mahasiswa OAP yang menempuh pendidikan di luar Papua, serta mahasiswa Papua yang kuliah di luar negeri. Menurut dia, pengelolaan bantuan pendidikan bagi mahasiswa Papua di luar negeri bukan hal baru, namun tantangannya adalah mengintegrasikan seluruh program ke dalam sistem database mahasiswa Papua.

Ia menekankan distribusi bantuan harus memastikan penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu agar persoalan ekonomi tidak menjadi penyebab mahasiswa Papua berhenti kuliah. Filep juga menyebut perbaikan tata kelola dana otsus pendidikan tinggi bertujuan mengakomodasi mahasiswa Papua yang belum tercatat sebagai penerima KIP Kuliah karena disesuaikan dengan kemampuan APBN.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV mencatat jumlah mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi di Tanah Papua sekitar 60.000 orang, sementara penerima KIP Kuliah baru sekitar 16.000 orang. Filep mengatakan masih ada kesenjangan antara kebutuhan bantuan pendidikan tinggi dan jumlah penerima beasiswa yang tersedia.

Ia juga menyebut kuota PIP Kuliah 2026 yang dialokasikan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mahasiswa di Tanah Papua sebanyak 1.700 orang, sama dengan kuota tahun 2025 namun menurun dibanding 2024. Menurutnya, angka itu harus menjadi bahan evaluasi agar mahasiswa Papua yang membutuhkan dukungan pembiayaan tidak terlewat dari bantuan yang tersedia.

Sumber: ANTARA