Pemuda Muhammadiyah Soroti Lawatan Anggota DPD RI Arya Wedakarna ke Thailand

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyoroti kehadiran Anggota DPD RI Arya Wedakarna dalam kegiatan yang diundang Komite MS Organization di Thailand. Sorotan itu diarahkan pada aspek etika dan kepatutan yang melekat pada seorang pejabat publik.

Anderyan Noor menegaskan bahwa status Arya sebagai anggota DPD RI membuat tanggung jawab yang diemban berbeda dari masyarakat umum. Karena itu, menurut dia, setiap undangan dari pihak eksternal, terutama di luar negeri, semestinya dipastikan secara menyeluruh sebelum dihadiri.

Diminta Perhatikan Etika Pejabat Publik

Anderyan mengatakan Pemuda Muhammadiyah tidak sedang mempersoalkan hak pribadi seseorang untuk bepergian ke luar negeri atau menghadiri undangan. Namun, ia menilai pejabat publik perlu memeriksa profil penyelenggara, agenda acara, pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap reputasi pejabat dan lembaga negara.

Sorotan terhadap kegiatan itu disebut makin menguat karena rangkaian acara yang dihadiri Arya dikaitkan dengan isu transgender/LGBT. Anderyan menilai isu tersebut memiliki sensitivitas tersendiri di tengah masyarakat Indonesia.

Penjelasan Arya Dinilai Belum Cukup

Ia juga menanggapi penjelasan Arya yang menyebut kehadirannya di Thailand bukan sebagai representasi resmi DPD RI, melainkan dalam kapasitas yang berkaitan dengan promosi pariwisata Bali. Menurut Anderyan, penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab persoalan etik yang muncul.

Anderyan mempertanyakan apakah Arya sudah mengetahui secara utuh profil penyelenggara dan agenda kegiatan sebelum berangkat. Ia juga mengajukan pertanyaan apakah agenda yang berkaitan dengan isu transgender telah diketahui sejak awal.

Menurut dia, bila seorang pejabat belum mengetahui seluruh agenda, seharusnya ada mekanisme verifikasi sebelum menyatakan kesediaan hadir. Ia menyebut due diligence sebagai bagian dari tanggung jawab moral pejabat publik.

Transparansi dan Klarifikasi Diminta

Pemuda Muhammadiyah juga meminta transparansi terkait perjalanan tersebut, mulai dari pihak yang mengundang, kapasitas kehadiran, agenda lengkap kegiatan, hingga sumber pembiayaan perjalanan. Anderyan mengatakan publik berhak atas penjelasan yang transparan.

Ia menambahkan, informasi soal penggunaan fasilitas atau anggaran negara serta manfaat konkret kegiatan itu bagi masyarakat dan promosi pariwisata Indonesia juga perlu disampaikan. Meski begitu, Anderyan menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan ini berubah menjadi penghakiman personal terhadap Arya Wedakarna.

Anderyan juga menekankan bahwa dugaan pelanggaran hukum tidak bisa disimpulkan tanpa pemeriksaan dan bukti yang memadai. Menurut dia, isu utama justru terletak pada standar kehati-hatian pejabat publik saat menerima undangan dari organisasi atau pihak luar negeri.

Ia berharap ada klarifikasi terbuka dan objektif mengenai perjalanan Arya Wedakarna ke Thailand. Langkah itu, kata Anderyan, diperlukan agar aktivitas pejabat negara di luar negeri tetap memenuhi prinsip etika, kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: JPNN.com