Patrice Rio Capella Usulkan Dewas Pemilu dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengusulkan pembentukan Dewas Pemilu dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Lembaga itu disebutnya diperlukan untuk mengawasi kinerja KPU, Bawaslu, dan DKPP agar penyelenggaraan Pemilu tetap berjalan sesuai ketentuan.

Usulan tersebut disampaikan Rio seusai memimpin konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force DPP Hanura di Palu. Kegiatan itu melibatkan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, 30 September 2026.

Pengawasan tambahan untuk tiga penyelenggara Pemilu

Rio menilai pengawasan tambahan perlu dibentuk agar seluruh penyelenggara Pemilu menjalankan tugas secara tepat. Ia menegaskan Dewas Pemilu tidak akan mengambil alih kewenangan teknis KPU maupun Bawaslu.

“Harus ada lembaga baru yang melakukan pengawasan terhadap tiga lembaga Pemilu, agar pelaksanaan Pemilu on the track. Namanya Dewas Pemilu,” kata Rio.

Menurut Rio, Dewas Pemilu dapat diisi unsur pemerintah dan partai politik peserta Pemilu. Ia menyebut keterlibatan partai politik dapat membangun kepercayaan antara peserta dan penyelenggara Pemilu.

“Kalau peserta Pemilu-nya 15, ya ada 15 orang dari partai politik ada di situ. Mereka akan mengawasi dan memastikan tiga unsur penyelenggara Pemilu berjalan dengan baik,” kata Rio.

Rio juga mencontohkan Dewas Pemilu bisa ikut mengawasi penanganan laporan dugaan kecurangan Pemilu. Ia menilai laporan yang berbukti kuat tidak semestinya berhenti hanya karena persoalan administratif atau batas waktu pelaporan.

Rujukan Pemilu 1999

Rio menyinggung pengalaman Pemilu 1999 sebagai salah satu rujukan gagasannya. Saat itu, menurut dia, panitia penyelenggara Pemilu melibatkan unsur partai politik melalui PPI dan PPD.

“Penyelenggara Pemilu unsur parpol dan pemerintah itu pernah terjadi di Pemilu 1999. Pemilu yang paling nyaman dan paling beradab itu Pemilu 1999,” ucap Rio.

Ia menilai keterlibatan partai politik kala itu membuat peserta ikut mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu. Rio berharap pengalaman tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2029.

Rio juga meminta pengalaman Pemilu 2024 menjadi pelajaran agar persoalan serupa tidak terulang. Menurutnya, pelibatan peserta Pemilu dapat menjadi salah satu cara membangun kepercayaan pada Pemilu 2029.

“Makanya, semua partai dilibatkan sebagai pengawas. Penyelenggara dan peserta Pemilu sama-sama terlibat dalam proses itu,” ucapnya.

Tanggapan soal Hanura Sulteng

Dalam kesempatan yang sama, Rio turut merespons mundurnya Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sebagai Ketua DPD Hanura Sulteng. Ia menegaskan keputusan itu tidak mengurangi semangat kader untuk membesarkan Partai Hanura.

Rio mengatakan Hadianto tetap menjadi bagian dari keluarga besar Hanura meski tidak lagi memimpin DPD Sulteng. Menurutnya, Hadianto masih dapat berkontribusi bagi Hanura melalui peran di luar struktur kepengurusan.

“Saya belum dengar, belum dapat informasi pindah ke partai mana. Namun, sampai hari ini saya komunikasi dengan Pak Wali, dia tetap bagian dari Hanura,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Hanura Sulteng Muhammad Ismail Junus memastikan roda organisasi tetap berjalan setelah Hadianto mundur. Ia menyebut seluruh target DPP Hanura tetap dijalankan sesuai rencana.

Ismail menargetkan pembangunan struktur organisasi Hanura hingga tingkat PAC rampung pada Oktober 2026. Struktur tersebut mencakup kepengurusan hingga tingkat kecamatan di wilayah Sulawesi Tengah.

“Insya Allah, bulan Oktober ini rampung 100 persen untuk pembangunan struktur organisasi sampai tingkat PAC. Siapapun kader yang mendapat penugasan, harus siap,” ujarnya.

Sumber: RRI.co.id