Ones Pahabol Bantu Rp200 Juta, Mahasiswa Yahukimo Kembali ke Kontrakan

Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang menempuh pendidikan di Kota Studi Manokwari dijadwalkan kembali ke tempat tinggal mereka pada 7 Oktober 2026 setelah menerima bantuan Rp200 juta dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. Bantuan itu disebut diberikan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran kontrakan mahasiswa yang sempat memaksa mereka mengungsi.

Ucapan terima kasih atas perhatian dan bantuan tersebut juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senator DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., L.C.A., kepala suku dan keluarga besar Pegunungan Tengah, tokoh intelektual, Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah atau IMPT, mahasiswa asrama kedarahan, serta berbagai pihak yang membantu selama mahasiswa berada di Gereja GIDI Misia.

Masalah tempat tinggal belum tuntas

Sebelumnya, mahasiswa Yahukimo meninggalkan kontrakan pada 3 Oktober 2026 dan mengungsi ke Gereja GIDI Misia akibat persoalan pembayaran tempat tinggal. Selama di lokasi pengungsian, mereka mendapat dukungan makanan, kebutuhan sehari-hari, dan bantuan lain dari berbagai pihak.

Meski persoalan tempat tinggal sementara menemukan jalan keluar, mahasiswa menegaskan masih ada sejumlah masalah mendasar yang membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Mahasiswa ajukan lima tuntutan

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni pembangunan asrama permanen Yahukimo di Kota Studi Manokwari, pemulihan total hak-hak pendidikan mahasiswa Yahukimo, serta penyediaan tempat tinggal atau lokasi penampungan yang layak bagi mahasiswa Yahukimo di Manokwari maupun kota studi lain yang belum memiliki asrama permanen.

Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo datang langsung ke Manokwari untuk merespons persoalan mahasiswa, termasuk terkait pemenuhan hak pendidikan dan pengadaan asrama. Selain itu, mahasiswa mendesak Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Bupati Yahukimo serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Respons pemerintah dinilai belum memadai

Mahasiswa menyebut komunikasi dengan pemerintah telah dilakukan dua kali, termasuk dengan mendatangi daerah untuk melakukan klarifikasi secara tatap muka. Langkah itu, menurut mereka, dilakukan untuk menjaga citra Kabupaten Yahukimo.

Namun, mahasiswa menilai respons yang diharapkan belum juga diterima. Karena itu, mereka menyatakan tidak akan melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam bentuk apa pun selama sisa periode mendatang, kecuali ada jawaban atas pernyataan dan tuntutan yang telah disampaikan.

Mahasiswa berharap penyelesaian persoalan tidak berhenti pada pembayaran kontrakan, tetapi berlanjut pada kebijakan jangka panjang melalui pembangunan asrama permanen dan kepastian dukungan pendidikan agar masalah serupa tidak terulang.

Sumber: RRI.co.id