Fahira Idris Dorong Penguatan Tindak Lanjut CKG Jakarta melalui DPD RI

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jakarta yang telah menjangkau 4.030.702 peserta hingga akhir September 2026 patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar perluasan layanan itu diikuti tindak lanjut pemeriksaan, pendampingan, dan upaya memperbaiki kondisi kesehatan warga.

Fahira menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI, tenaga kesehatan, kader, dan pihak-pihak lain yang mendukung jalannya program tersebut. Menurutnya, capaian jutaan peserta belum cukup bila temuan dari skrining tidak ditangani secara berkelanjutan.

Temuan risiko penyakit tidak menular

Fahira menyoroti hasil skrining kesehatan yang menunjukkan tingginya faktor risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan DKI mencatat dislipidemia atau kadar lemak darah tidak normal ditemukan pada 67 persen dari 97.344 peserta skrining berusia di atas 40 tahun yang memiliki hipertensi dan/atau diabetes melitus.

Ia menegaskan angka tersebut merupakan temuan pada kelompok berisiko yang diperiksa, bukan gambaran seluruh peserta CKG maupun seluruh warga Jakarta. Karena itu, hasil pemeriksaan disebutnya harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat pencegahan dan penanganan penyakit.

Enam penguatan yang disampaikan Fahira

Fahira kemudian menyampaikan enam penguatan agar program CKG tidak berhenti pada tahap deteksi awal. Pertama, ia meminta setiap peserta berisiko memperoleh tindak lanjut yang jelas, mulai dari penjelasan hasil pemeriksaan, jadwal pemeriksaan lanjutan, hingga informasi fasilitas kesehatan yang harus didatangi.

Ia juga menilai puskesmas perlu memiliki daftar peserta yang membutuhkan pemantauan, termasuk mekanisme pengingat jadwal kontrol. “Warga jangan hanya pulang membawa hasil pemeriksaan. Mereka perlu memahami artinya, mengetahui langkah berikutnya, dan mempunyai tempat yang jelas untuk mendapatkan pendampingan,” kata Fahira.

Kedua, Fahira mendorong penguatan kapasitas puskesmas agar mutu pemeriksaan tetap terjaga seiring bertambahnya peserta CKG. Ia menekankan pentingnya kecukupan tenaga kesehatan, alat pemeriksaan yang terkalibrasi, bahan pemeriksaan, obat sesuai kebutuhan, serta pembagian tugas yang efektif.

Ia juga menyoroti perlunya penataan jadwal antara pemeriksaan CKG, kontrol peserta berisiko, dan layanan rutin. Menurutnya, perluasan cakupan tidak boleh mengurangi kualitas konsultasi maupun pelayanan kesehatan lainnya.

Ketiga, ia meminta pembiayaan dan rujukan tidak memutus perawatan. Fahira mendorong koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit agar peserta memahami alur pelayanan serta sumber pembiayaan sesuai ketentuan.

“Deteksi dini harus membuka jalan menuju perawatan. Jangan sampai warga sudah mengetahui masalah kesehatannya, tetapi kesulitan melanjutkan penanganan karena kendala administrasi atau ketidakjelasan alur layanan,” ujarnya.

Keempat, Fahira menilai data CKG harus dimanfaatkan untuk menentukan prioritas kesehatan tiap wilayah. Hasil pemeriksaan, menurutnya, perlu diolah menjadi peta kebutuhan pada tingkat kelurahan dan wilayah kerja puskesmas sebagai dasar menentukan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, layanan, anggaran, dan pendampingan.

Ia mengingatkan agar data CKG dibaca sesuai kelompok usia dan sasaran pemeriksaannya, sehingga tidak langsung dianggap mewakili kondisi seluruh penduduk Jakarta.

Kelima, ia mendorong penguatan pencegahan melalui sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lingkungan permukiman. Fahira mengapresiasi berbagai upaya promotif-preventif Dinkes DKI Jakarta, termasuk gerakan Jakarta Berjaga yang mendorong masyarakat lebih aktif bergerak dan menerapkan pola hidup sehat.

Menurutnya, upaya itu perlu diperkuat dengan lingkungan yang mendukung kebiasaan sehat, seperti penyediaan pilihan makanan bergizi, aktivitas fisik rutin di sekolah dan tempat kerja, serta ruang berjalan kaki dan berolahraga yang aman.

Keenam, Fahira menilai keberhasilan CKG harus diukur dari kesinambungan layanan dan perbaikan kesehatan, bukan semata jumlah peserta. Evaluasi juga perlu melihat berapa banyak peserta berisiko yang mendapat pemeriksaan lanjutan, kembali melakukan kontrol, menyelesaikan rujukan, hingga mencapai pengendalian penyakit sesuai penilaian klinis.

“Capaian empat juta peserta adalah modal besar untuk membuat Jakarta semakin sehat. Keberhasilan berikutnya adalah semakin banyak warga memahami risikonya, mendapatkan penanganan yang tepat, tetap menjalani kontrol, dan mengalami perbaikan kesehatan,” kata Fahira.

Sumber: RRI.co.id