Sultan DPD RI Dorong Pemerintah Tinjau Bantuan Asing untuk Karhutla

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Ia menilai opsi itu bisa mempercepat penanganan tanpa harus menetapkan status bencana nasional.

Sultan menyebut kebakaran yang masih terjadi di sejumlah daerah bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Menurut dia, bantuan internasional dapat menjadi salah satu jalan untuk mempercepat penanganan ketika titik api masih tersebar di beberapa wilayah.

Bantuan luar negeri dinilai bisa dipertimbangkan

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Sultan mengatakan pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman karhutla. Ia menilai penerimaan bantuan itu tidak mesti menunggu penetapan karhutla sebagai bencana nasional.

Meski begitu, ia berpandangan pemerintah masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani kebakaran yang terjadi. “Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karhutla,” ujarnya.

Sultan juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menerima bantuan dari Jepang dalam penanganan karhutla. “Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh,” katanya.

Penanganan masih berlangsung di enam provinsi

Di sisi lain, BNPB melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10) bahwa luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare. Enam provinsi itu meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Kepala BNPB Suharyanto menyebut kebakaran terluas berada di Kalimantan Tengah, termasuk kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Menurut dia, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan kondisi karhutla yang cukup berat.

Penanganan di Kalimantan Tengah juga terkendala asap tebal dan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman melalui udara belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah tetap mengerahkan satuan tugas darat, helikopter pemadam kebakaran, serta operasi modifikasi cuaca untuk menangani titik api di wilayah terdampak.

Pembahasan bantuan masih berjalan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia dan Singapura. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan tawaran bantuan dari Malaysia masih dalam pembahasan.

“Nah ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya,” kata Jumhur.

Sumber: ANTARA