Sultan DPD RI Dorong Bantuan Negara Sahabat untuk Tekan Karhutla

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Ia menilai langkah itu dapat ditempuh tanpa harus lebih dulu menetapkan status bencana nasional.

Sultan menyebut karhutla di sejumlah wilayah masih menyisakan titik api dan membutuhkan penanganan intensif. Menurut dia, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Bantuan internasional dinilai bisa mempercepat penanganan

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Sultan mengatakan bantuan dari luar negeri dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat pemadaman, terutama karena dampak kebakaran telah meluas hingga ke negara tetangga. Ia juga meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara sahabat yang menawarkan dukungan.

“Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat,” katanya.

Meski membuka peluang bantuan internasional, Sultan menilai pemerintah masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani kebakaran yang terjadi. Ia turut mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat penanggulangan karhutla.

“Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karhutla,” ujarnya.

Pengalaman bantuan dari Jepang pernah terjadi

Sultan juga mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah menerima bantuan dari Jepang dalam penanganan karhutla. “Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh,” katanya.

Sementara itu, pemerintah masih membahas tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia dan Singapura. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pembahasan itu belum dilakukan lebih lanjut seusai rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) malam.

Sejumlah provinsi masih berstatus penanganan intensif

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10), luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare. Enam provinsi itu meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Kepala BNPB Suharyanto menyebut kebakaran terluas berada di Kalimantan Tengah, termasuk kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Ia menambahkan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan kondisi karhutla yang cukup berat.

Di Kalimantan Tengah, penanganan juga terkendala asap tebal dan jarak pandang rendah sehingga operasi pemadaman melalui udara belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah terus mengerahkan satuan tugas darat, helikopter pemadam kebakaran, serta operasi modifikasi cuaca untuk menangani titik api di sejumlah wilayah terdampak.

Sumber: ANTARA