DPD RI Dorong Pemerintah Susun Strategi Terbuka untuk Akhiri Konflik Papua

DPD RI meminta pemerintah menyusun road map penyelesaian konflik Papua agar penanganan persoalan yang terus memakan korban tidak berjalan tanpa arah yang jelas. Permintaan itu disampaikan di tengah sorotan atas insiden terbaru di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan sembilan orang dan melukai tujuh orang lainnya.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menilai rangkaian kekerasan di Papua merupakan akumulasi persoalan struktural yang belum diselesaikan secara menyeluruh. Ia menegaskan, setiap korban adalah bagian dari bangsa yang harus dilindungi.

DPD Soroti Dampak Konflik di Papua

Yorrys menyebut Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai wilayah yang paling terdampak konflik. Menurut dia, ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Ia juga menilai perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal. Dalam pandangannya, banyak warga hidup jauh dari standar kemanusiaan yang layak.

Di sisi lain, Yorrys menyinggung sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang belum tuntas. Kondisi itu, kata dia, ikut memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan membuat konflik berlarut.

Desakan Strategi Terbuka dan Melibatkan Banyak Pihak

Anggota DPD RI dari Dapil Papua, Filep Wamafma, turut meminta penghentian kekerasan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa negara wajib memastikan warga dapat hidup aman, layak, dan bermartabat di tanahnya sendiri.

Filep juga meminta pemerintah menyampaikan grand design, arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik Papua secara terbuka dan transparan. Menurut dia, langkah itu diperlukan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan Papua harus melibatkan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, perempuan, pemuda, dan kelompok kultural lainnya. Filep juga meminta pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.

Komitmen Pembangunan Perlu Dibarengi Pendekatan Dialogis

Dalam konteks kebijakan nasional, Yorrys mengapresiasi komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua. Namun, ia menilai pendekatan itu perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.

Yorrys menegaskan, penyelesaian konflik Papua tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Menurut dia, negara perlu menghadirkan langkah yang benar-benar menjawab akar persoalan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Sumber: ANTARA