Filep Wamafma Soroti Lima Hambatan MBG di Papua Barat

Komite III DPD RI mencatat sejumlah kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat dan menilai temuan itu perlu menjadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) agar program berjalan lebih optimal bagi peserta didik dan kelompok rentan penerima manfaat.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyebut persoalan yang ditemukan di daerah akan dibawa ke pembahasan tingkat nasional untuk mendorong perbaikan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

Data penerima hingga biaya bahan baku jadi sorotan

Salah satu kendala yang dicatat Komite III adalah ketidaksesuaian data nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang diusulkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penerima manfaat di wilayah Papua Barat. Menurut Filep, kondisi itu menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyediakan data siswa secara valid dan akurat.

Ia menegaskan perlunya kerja sama antarkementerian, lembaga, dan BGN yang diteruskan hingga ke daerah. “Harusnya ada kerja sama level kementerian/lembaga terkait dengan BGN yang kemudian diteruskan ke daerah. Data penerima itu harus akurat, kalau begini bisa timbul data fiktif,” ujarnya.

Persoalan lain berkaitan dengan jumlah dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten, yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh peserta didik dan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Komite III juga menyoroti kemahalan harga di Papua Barat yang berdampak pada biaya pengadaan serta distribusi bahan pangan.

Filep mengatakan BGN perlu mempertimbangkan penambahan dapur SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Papua Barat. Saat ini, kata dia, baru ada 16 dapur dengan jangkauan penerima manfaat sekitar 7.177 orang. “Biaya pengadaan bahan baku MBG yang tidak sesuai dengan tingkat kemahalan di daerah, terutama wilayah Papua, tentu memengaruhi kualitas makan itu sendiri,” ucapnya.

Operasional dapur dan pembiayaan ikut dipersoalkan

Komite III DPD RI juga menemukan persoalan pada jam operasional dapur SPPG yang disebut telah melewati ketentuan dan aturan ketenagakerjaan. Bahkan, dapur tetap beroperasi pada Sabtu dan Minggu untuk menyiapkan kebutuhan program.

Selain itu, pertanggungjawaban anggaran belanja kebutuhan bahan baku MBG setiap hari dibebankan kepada pihak SPPG, padahal kegiatan tersebut dilakukan oleh para mitra yang telah bekerja sama.

“Berkaitan dengan beban tanggung jawab ini, kami akan bahas bersama Kepala BGN supaya bisa mempertegas peran dan fungsi SPPG, termasuk mitra,” kata Filep.

BGN sebut indeks kemahalan berbeda di tiap kabupaten

Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa menjelaskan indeks kemahalan di tujuh kabupaten bervariasi. Di Manokwari, angka itu berada pada Rp13 ribu, dan masih bisa memperoleh suplai sayuran dari Pegunungan Arfak.

Menurut Erika, lima kabupaten lain, yakni Kaimana sebesar Rp13 ribu, Teluk Wondama Rp14 ribu, serta Teluk Bintuni dan Fakfak rata-rata Rp16 ribu, belum mampu menjawab kebutuhan stok bahan baku harian karena harus didatangkan dari luar daerah. “Seperti daging ayam itu dari luar Papua Barat. Harusnya rata-rata tingkat kemahalan Rp20 ribu supaya bisa menjawab kesulitan di daerah,” ujarnya.

Erika juga mengakui masih ada kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ketika muncul kendala terkait data peserta didik yang akan diakomodasi dalam Program MBG.

Sumber: ANTARA