Hartono DPD RI Soroti Pendidikan Gratis dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Anggota Komite III DPD RI sekaligus senator asal Papua Barat Daya, H. Hartono, menilai rencana pendidikan gratis di sekolah negeri harus diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menekankan, kebijakan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto itu penting untuk memperluas akses belajar, tetapi belum cukup bila mutu layanan pendidikan masih timpang antardaerah.

Pemerataan mutu dinilai lebih mendesak

Hartono menyebut pendidikan gratis memang sudah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota, meski belum merata di semua wilayah. Karena itu, ia menilai persoalan yang lebih mendesak justru memastikan kualitas pendidikan bisa setara di seluruh Indonesia.

“Ya, SD, SMP, SMA Negeri kan sudah gratis di beberapa kabupaten/kota di beberapa daerah ya, hanya beberapa daerah yang belum. Justru menurut saya, yang lebih mendesak, yang lebih penting adalah pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” kata Hartono saat dikonfirmasi Sabtu 19 September 2026.

Guru dan sarana jadi perhatian

Hartono juga meminta pemerintah pusat memberi prioritas pada kesejahteraan guru serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Menurut dia, pendidikan tidak hanya menyangkut biaya yang ditanggung masyarakat, tetapi juga layanan yang diterima peserta didik di sekolah.

“Itu yang harusnya menjadi prioritas dari Pemerintah RI, dari Presiden. Yakni Kesejahteraan guru, kemudian juga peningkatan kualitas sarana pendidikan, itu yang harusnya menjadi prioritas,” ujarnya.

Daerah 3T masih kekurangan guru

Secara khusus, Hartono menyoroti kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mengatakan masih ada wilayah yang kekurangan tenaga pendidik, sehingga pemerataan guru perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

“Dan yang lebih penting lagi, kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T. Di sana masih banyak kekurangan guru,” katanya.

Hartono menambahkan, kebijakan pendidikan gratis seharusnya berjalan seiring dengan penguatan mutu pendidikan, terutama di wilayah yang masih terbatas dari sisi guru dan fasilitas. “Di sana masih banyak kekurangan guru, itu harusnya menjadi prioritas dibanding harus sekolah gratis SD, SMP, SMA sampai negeri, tapi di sisi lain banyak apa namanya, sekolah-sekolah yang di 3T kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan,” ujarnya.

Akses dan mutu harus berjalan bersama

Pernyataan Hartono menegaskan dua hal yang menurut dia sama-sama penting dalam agenda pendidikan nasional, yakni perluasan akses melalui pendidikan gratis dan pemerataan mutu layanan pendidikan. Ia menilai, kebijakan tersebut akan lebih bermakna jika diikuti pemerataan guru, sarana pendidikan, dan kualitas pembelajaran, termasuk bagi anak-anak di wilayah 3T.

Sumber: RRI.co.id