Meki Nawipa Anggap DPD RI Mitra Strategis Perbaikan Pendidikan dan Kesehatan Papua Tengah

DPD RI disebut menjadi mitra penting bagi upaya pembenahan pendidikan dan kesehatan di Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menilai, kebijakan di pusat perlu disusun dengan lebih berpihak pada kebutuhan daerah, terutama pada dua sektor yang dinilainya paling mendasar.

Penegasan itu disampaikan Meki saat membuka seminar penguatan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang diinisiasi anggota DPD RI Wilhelmus Pigai di Nabire, Senin. Menurut dia, forum tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan di Papua Tengah.

DPD RI didorong jadi penghubung aspirasi daerah

Meki menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan Papua Tengah yang harus dibenahi secara serius. Ia juga menekankan perlunya kepedulian lintas sektor, termasuk dari DPD RI, agar data pendidikan dan kesehatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan benar-benar valid.

Ia menyoroti persoalan integritas, khususnya dalam pengelolaan data pendidikan yang dinilai masih bermasalah dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. “Orang pintar saja tidak cukup, harus punya integritas dan moral. Kalau pemimpin rusak, maka bawahannya ikut rusak,” katanya.

Wilhelmus Pigai soroti masalah mendasar

Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai menilai masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan yang perlu segera dibenahi di Papua Tengah. Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar, mulai dari guru hingga dosen.

Di sektor kesehatan, Wilhelmus menyoroti tiga persoalan yang disebutnya sebagai “trilogi killer”, yakni HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi minuman keras. “Tiga hal ini yang membunuh generasi muda Papua,” ucapnya.

Himpun masukan untuk rekomendasi kebijakan

Melalui seminar itu, Wilhelmus berharap berbagai pandangan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dihimpun untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat pusat. Ia menyebut masukan tersebut akan menjadi bahan advokasi kebijakan di DPD RI.

Ia menambahkan, seluruh hasil diskusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam pembangunan daerah.

Sumber: ANTARA