Nasarudin Imbau Masyarakat Riau Tak Terprovokasi Isu Pengelolaan Lahan Agrinas

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Nasarudin, meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait pengelolaan lahan oleh pemerintah melalui Agrinas Palma Nusantara. Ia menegaskan, isu bahwa lahan masyarakat akan diambil oleh pemerintah perlu diluruskan agar tidak memicu keresahan di lapangan.

“Masyarakat jangan terprovokasi isu-isu bahwa lahan disita oleh PKH dan diambil oleh Agrinas. Itu bohong, hoaks,” ujar Nasarudin pada Senin 21 September 2026.

Nasarudin mengatakan, komunikasi antara perusahaan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat perlu terus diperkuat supaya informasi mengenai pengelolaan lahan dapat disampaikan dengan jelas. Menurutnya, langkah itu penting untuk mencegah konflik di tengah masyarakat.

Ia menyebut, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, fokus penataan pemerintah melalui Agrinas dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berkaitan dengan lahan yang berada dalam kawasan hutan serta aktivitas perusahaan ilegal yang mengelola perkebunan sawit di kawasan tersebut.

“Yang diprioritaskan oleh pemerintah melalui Agrinas dan PKH ini adalah lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan dan perusahaan-perusahaan ilegal yang menggarap lahan sawit di dalam kawasan hutan,” katanya.

Karena itu, Nasarudin mengimbau warga Riau untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang berpotensi memicu benturan di lapangan. Ia juga mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan koordinasi.

“Saya mengharap seluruh rakyat Riau jangan terprovokasi dan hindari hal-hal yang sifatnya ada benturan-benturan di lapangan,” ujarnya.

Nasarudin menambahkan, keterlibatan organisasi kepemudaan seperti KNPI diperlukan untuk membantu membangun komunikasi dengan masyarakat. Ia berharap sinergi tersebut dapat mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan penataan perkebunan dan pengelolaan kawasan hutan.

Sementara itu, Agrinas Palma Nusantara menyatakan komitmennya untuk mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan serta memberi manfaat bagi masyarakat. Perusahaan juga menempatkan kemitraan dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pengelolaan perkebunan.

Sumber: RRI.co.id