Nyanyang Haris Pratamura Minta Data Petani Kepri Dukung Program Pemerintah

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., meminta seluruh DPC HKTI segera merapikan dan mengintegrasikan data petani serta kelompok ternak ke dalam database provinsi. Menurutnya, langkah itu penting agar program pemerintah di sektor pangan bisa terhubung langsung dengan produksi petani di daerah.

Pesan tersebut disampaikan Nyanyang saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston Batam, Senin (31/8/2026). Ia menargetkan sekitar 13 ribu hingga 15 ribu petani masuk dalam pendataan itu sebagai basis pemetaan produksi dan penghubung dengan berbagai program pemerintah.

Database petani untuk dukung program pangan

Nyanyang menegaskan pentingnya pembenahan data kelompok tani dan kelompok ternak. Ia menyebut, database petani akan memudahkan pemerintah dan organisasi dalam mengaitkan hasil produksi dengan kebutuhan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Data kelompok tani dan kelompok ternak harus segera dirapikan dan dimasukkan ke dalam database provinsi,” ujarnya.

Dorong kemandirian ekonomi petani

Selain pendataan, Nyanyang juga mendorong penguatan ekonomi petani melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi koperasi. Ia menilai persoalan modal, pengadaan bibit, hingga pupuk perlu dijawab lewat kerja sama ekonomi yang lebih kuat.

Karena itu, setiap DPC HKTI kabupaten/kota didorong memiliki unit usaha mandiri. Salah satu usaha yang diusulkan adalah peternakan ayam dengan kapasitas minimal 1.000 ekor di masing-masing DPC.

Arahkan petani masuk sektor hilir

Nyanyang menilai unit usaha tersebut dapat menjadi sumber kemandirian organisasi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dan memberi manfaat langsung kepada anggota. Ia juga mendorong agar pengembangan usaha tidak berhenti pada produksi bahan mentah.

Menurutnya, petani perlu diarahkan masuk ke sektor hilir agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil usaha mereka. Penguatan kelembagaan ekonomi itu diharapkan berjalan seiring dengan pendataan petani yang lebih akurat, sehingga program pemberdayaan dan pengembangan usaha bisa disusun lebih tepat sasaran.

Sumber: RRI.co.id