Patrice Rio Capella Siapkan Kader Hanura Hadapi Perubahan Sistem Pemilu

Hanura Siapkan Kader Hadapi Perubahan Sistem Pemilu dan Pilkada

Partai Hanura menyiapkan kadernya untuk menghadapi perubahan sistem Pemilu dan Pilkada pada kontestasi politik mendatang. Persiapan dilakukan sejak dini agar kader dan struktur partai dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang akan berlaku.

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan perubahan sistem Pemilu perlu diantisipasi lewat kesiapan kader dan penguatan organisasi. Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi akan memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif DPR RI dan Pemilu Legislatif DPRD.

“Kita akan lihat bagaimana sistemnya di 2031 itu. Sebab, Undang-Undang Pilkada pasti berubah. Undang-Undang Pemilu juga berubah,” kata Rio setelah menghadiri Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force dengan DPD dan DPC Hanura se-Sumatera Barat di Padang, Rabu, 23 September2026, malam.

Prioritaskan Kader untuk Pilkada

Rio menjelaskan, berdasarkan putusan MK, Pemilu Legislatif DPR RI akan digelar bersamaan dengan Pemilu Presiden. Adapun Pemilu Legislatif DPRD akan berlangsung bersama Pilkada, dengan jeda dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan.

Menurut Rio, perubahan itu membuat partai harus menyiapkan kader lebih awal. Hanura juga telah menetapkan arah kebijakan internal dengan memberi prioritas kepada kader yang dinilai berpotensi maju dalam Pilkada mendatang.

“Yang pasti adalah Hanura akan lebih mendahulukan kader. Terutama yang punya potensi untuk maju Pilkada,” kata Rio.

Ia juga meminta kader yang ingin maju sebagai kepala daerah pada 2031 mulai membangun kesiapan dari sekarang. Menurutnya, proses menuju kontestasi harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kemenangan tak bisa dilakukan atau dibangun dalam satu malam. Dia mesti dijahit dari hari ini hingga nanti bisa maju dan memenangkan kontestasi di tahun 2031,” ujarnya.

Hanura Siapkan Strategi Berbasis Survei

Untuk pencalonan anggota legislatif, Rio menyebut Hanura akan menggunakan hasil survei sebagai salah satu dasar penyusunan strategi. DPP Hanura berencana menggelar survei internal pada pertengahan 2027 untuk mengukur tingkat pengenalan masyarakat dan elektabilitas partai.

Hasil survei itu kemudian akan dipetakan berdasarkan daerah pemilihan. Pemetaan tersebut dipakai untuk menentukan wilayah yang dinilai berpotensi menghasilkan kursi legislatif bagi Hanura.

Rio mengatakan strategi serupa juga akan diterapkan di Sumatera Barat. Menurutnya, pemetaan berbasis data diperlukan agar penentuan langkah partai tidak bergantung pada perkiraan.

“Kita tidak mungkin hanya menebak-nebak. Termasuk di Sumbar, akan kita survei,” kata Rio.

Penguatan Struktur hingga Daerah

Selain menyiapkan kader, Hanura juga akan memperkuat organisasi, terutama di daerah yang belum memperoleh kursi pada Pemilu sebelumnya. Penguatan organisasi dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik bagi kader maupun calon anggota legislatif baru.

Ketua DPD Hanura Sumatra Barat, Edi Naswany, mengatakan konsolidasi struktur hingga tingkat kecamatan menjadi bagian penting untuk menghadapi kontestasi politik mendatang. Menurutnya, penguatan struktur menjadi modal untuk memperluas dukungan masyarakat.

Edi menyebut seluruh Pimpinan Anak Cabang Hanura di Sumatera Barat telah terbentuk. Ia berharap struktur itu dapat membantu pencapaian target partai pada kontestasi politik mendatang.

Hanura Sumatera Barat menargetkan dua kursi DPR RI, masing-masing satu kursi dari Dapil Sumbar I dan Sumbar II. Selain itu, partai menargetkan tujuh kursi DPRD Provinsi serta 76 kursi DPRD kabupaten dan kota.

Edi menambahkan, penguatan organisasi juga dilakukan melalui masuknya sejumlah kader baru dari berbagai partai politik. Kehadiran kader baru itu dinilai dapat memperluas basis organisasi Hanura hingga tingkat kabupaten dan kota.

Sumber: RRI.co.id