Ria Norsan Dorong Sinergi DPD RI Perjuangkan Aspirasi Daerah

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 dan peringatan HUT ke-22 DPD RI di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Norsan menilai momentum peringatan HUT DPD RI perlu dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas para senator dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Ia berharap usia DPD RI yang makin matang dapat membuat para senator dari daerah semakin kompak mendorong kemajuan wilayah masing-masing.

DPD RI dinilai mitra strategis daerah

Norsan menyebut penyampaian laporan kinerja DPD RI menjadi momen untuk melihat peran lembaga tersebut dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk Kalbar. Menurut dia, DPD RI merupakan mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan dana perimbangan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPD RI, khususnya para senator asal Kalbar, semakin kuat dalam mengawal kebijakan nasional yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Norsan menegaskan Kalbar menghadapi tantangan geografis besar sehingga membutuhkan dukungan DPD RI agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T.

Dukungan untuk perjuangan aspirasi daerah

Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI tersebut dipimpin Ketua DPD RI dan dihadiri Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, para menteri Kabinet, gubernur se-Indonesia, serta Anggota DPD RI. Acara berlangsung khidmat dan ditutup dengan penyerahan Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 secara simbolis kepada perwakilan pemerintah daerah dan lembaga negara.

Norsan menegaskan kehadirannya dalam sidang itu merupakan bentuk dukungan dan komitmen terhadap penguatan peran DPD RI sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan.

Sumber: RRI.co.id