Sultan Baktiar Najamudin Dorong Kolaborasi DPD RI dan Kopassus untuk KBSB
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI akan bekerja sama merealisasikan program pengabdian Angkatan…

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI akan bekerja sama merealisasikan program pengabdian Angkatan Darat Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu. Pembahasan intensif mengenai rencana itu berlangsung di ruang kerja Ketua DPD RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 September 2026.
Koordinasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan
Sultan menyebut kehadiran Panglima Kopassus Letjend Djon Afriyandi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan KBSB. Menurut dia, Kopassus memang ditugaskan dan perlu ikut aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Ia menegaskan DPD RI akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya kementerian dan lembaga terkait, agar program KBSB dapat berjalan melalui kolaborasi yang lebih luas. Sultan juga menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya disiapkan negara, sementara pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
DPD RI dorong kolaborasi lintas pihak
Karena itu, Sultan menilai TNI Angkatan Darat melalui Kopassus berupaya serius menghadirkan terobosan pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah lewat program KBSB. Ia menekankan pentingnya kerja bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih tertinggal.
Sementara itu, Letjend Djon Afriyandi menjelaskan KBSB mencakup pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, hingga operasi katarak dan berbagai kegiatan lainnya. Ia mengatakan program tersebut merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Dandim, Korem, hingga Kodam.
Djon juga menegaskan alasan keterlibatan pihaknya dalam pembangunan di daerah tertinggal dan daerah terdampak bencana adalah kebutuhan masyarakat akan kecepatan serta efektivitas. Menurut dia, dua hal itu menjadi kunci dalam menjawab persoalan di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana.
Sumber: RRI.co.id




