Syarif Machmud Melvin Alkadrie Dorong Pencegahan Karhutla dan Ketersediaan Air Bersih

Sultan Pontianak IX, Syarif Machmud Melvin Alkadrie, yang juga Anggota DPD RI Kalimantan Barat, mendorong pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Seruan itu ia sampaikan dalam acara Ngopi Bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak bertema “Dialog Terbuka Upaya Pencegahan Karhutla demi Kelestarian Alam dan Masa Depan Kalimantan Barat”, Kamis, 24 September 2026.

Dalam kegiatan itu, Syarif Machmud menekankan pentingnya langkah pencegahan yang dilakukan lebih awal agar karhutla tidak terus berulang dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa lebih aktif menyosialisasikan pencegahan karhutla kepada warga.

“Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, pencegahan lebih diutamakan. Sosialisasi harus dilakukan dari pemerintah desa sampai ke tingkat RT, supaya hal-hal ini jangan terulang kembali ke depannya,” ujarnya.

Pendataan lahan dan dampak karhutla

Sultan Pontianak IX juga menyoroti pentingnya pendataan kepemilikan lahan. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi lingkungan perlu mengetahui kepemilikan lahan secara jelas sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.

Ia menilai dampak karhutla tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga memengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, ia menekankan perlunya upaya pencegahan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Air bersih dan waduk di Pontianak

Selain persoalan karhutla, Syarif Machmud juga meminta Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah jangka panjang untuk menghadapi ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah pembangunan waduk di sejumlah kecamatan sebagai cadangan air.

“Saya berharap pemerintah kota mempersiapkan untuk membuat waduk untuk wilayah kota ini. Kalau bisa di setiap kecamatan harus ada waduk, karena kita perlu menjaga hal-hal seperti ini saat kemarau,” ucapnya.

Ia juga mendorong adanya pengolahan air yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak kondisi air bersih saat situasi darurat.

Upaya penanganan karhutla di Kalbar

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan melalui pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga pendekatan hukum. Ia menyebut titik panas di Kalbar sudah menurun, meski masih terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang dengan jumlah sekitar 500 titik.

Adi Yani menambahkan, DLHK Kalbar bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kepolisian Daerah Kalbar dalam penegakan hukum. Sejumlah perusahaan juga disebut masih dalam proses pemberian sanksi terkait dugaan pelanggaran penanganan karhutla.

Menurut dia, ada sekitar 33 perusahaan yang sedang diproses, sementara Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan sawit. Langkah itu, kata dia, menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kejadian karhutla di Kalbar.

Sumber: RRI.co.id