Ria Norsan dan DPD RI Dorong Pembangunan Kalbar Lebih Inklusif

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPD RI mendorong penguatan sinergi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kolaborasi itu juga diarahkan agar aspirasi masyarakat daerah dapat tersampaikan lebih efektif ke pemerintah pusat.

Gubernur Ria Norsan menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Anggota Komite III DPD RI Erlinawati di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu. Menurut dia, kerja bersama antara pemerintah daerah, perwakilan daerah di tingkat pusat, dan organisasi kemasyarakatan penting untuk mengoptimalkan pembangunan di Kalimantan Barat.

Fokus pada perempuan, UMKM, dan kesejahteraan warga

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Erlinawati menekankan pentingnya peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga menyebut penguatan ekonomi keluarga dan peningkatan kapasitas perempuan sebagai kunci pembangunan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini kami dorong agar kebijakan yang diambil benar-benar berakar pada kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan,” tuturnya.

DPD RI dorong kolaborasi yang lebih konkret

Selain membahas isu pembangunan, sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelaku UMKM, terutama usaha yang digerakkan perempuan, agar lebih berdaya saing di sektor ekonomi kreatif.

Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antara daerah dan pusat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar dan DPD RI menyatakan optimistis kerja sama yang lebih kuat dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sumber: ANTARA