Bidan Sean Nilai Unit Damkar di Tiap Desa Penting untuk Cegah Karhutla

Anggota DPD RI Siti Aseanti mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Ia juga mendukung usulan penyediaan satu unit pemadam kebakaran di setiap desa untuk memperkuat pencegahan dan penanganan dini.

Menurut Siti, karhutla yang berlangsung berbulan-bulan telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan relawan dan masyarakat terdampak. Kebakaran juga mengancam kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perkuat kesiapan di tingkat desa

Siti, yang akrab disapa Bidan Sean, menilai sarana pemadaman di desa penting agar api bisa ditangani sebelum meluas. Mobil pemadam dari wilayah lain belum tentu dapat menjangkau lokasi dengan cepat karena akses jalan di sejumlah desa terbatas.

Ia mengatakan pola penanganan perlu bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan. Pengalaman menghadapi siklus kemarau panjang, kebakaran hutan, dan krisis air bersih setiap tahun, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam menyiapkan penanganan jangka panjang.

“Kalau satu ambulans satu desa bisa, maka kita sekarang belajar dari pengalaman tahun ini, perlu adanya satu desa satu Damkar,” ujarnya.

Bantuan bagi warga dan relawan

Sejak menerima informasi kebakaran pada Agustus 2026, Siti mengaku terus memantau perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah. Bersama timnya, ia menyalurkan masker, vitamin, dan sembako kepada masyarakat serta relawan pemadam kebakaran.

Ia menyebut relawan menghadapi beban berat karena bekerja hingga 24 jam, sementara titik kebakaran baru terus muncul meski api di lokasi lain telah dipadamkan. Siti menilai kondisi tersebut, bersama dampak asap dan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, perlu ditangani dengan langkah yang lebih tegas.

Selain menambah peralatan pemadam di daerah rawan, pemerintah perlu menyiapkan cadangan air bersih untuk menghadapi kemarau panjang. Siti juga mendorong koordinasi pusat dan daerah dilakukan dengan turun langsung ke lapangan agar kebutuhan warga dapat diketahui.

Dalam kondisi karhutla yang telah meluas, ia meminta semua pihak mengutamakan upaya bersama untuk mengurangi beban masyarakat terdampak, tanpa mengabaikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. “Yang perlu dilakukan adalah bahu-membahu meringankan beban masyarakat terdampak,” katanya.

Sumber: ANTARA