Sultan Baktiar Najamudin Dorong DPD RI dan Pemda Sumatera Hilirisasi SDA

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera memperkuat kolaborasi dalam konsolidasi dan hilirisasi sumber daya alam agar terbentuk ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis serta terintegrasi. Ia menilai potensi SDA di Sumatera sangat besar, baik di darat maupun laut, meski wilayah itu juga menghadapi tantangan bencana alam yang serius dalam beberapa tahun terakhir.

Sultan mengatakan sebagian besar wilayah Sumatera merupakan daerah terdepan Indonesia bagian barat yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia. Karena itu, menurut dia, perlu dibangun koridor ekonomi yang mampu menghubungkan banyak daerah kepulauan di wilayah tersebut.

Fokus pada pemulihan pascabencana

Selain isu hilirisasi, Sultan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk menyiapkan langkah yang efektif dan inovatif dalam rehabilitasi serta rekonsiliasi pascabencana. Perhatian itu mencakup banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Ia menegaskan pemulihan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. “Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” ucap Sultan.

Sultan juga menekankan perlunya pembangunan infrastruktur pascabencana yang lebih tangguh serta penguatan konektivitas agar perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak. Menurut dia, pemulihan itu juga harus memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman.

Serap aspirasi daerah se-Sumatera

Sementara itu, Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam turut menjadi forum penghimpunan aspirasi para bupati dan wali kota se-Sumatera. Dalam forum itu, Sultan bersama 37 anggota DPD RI dari 10 provinsi menyerap aspirasi terkait efisiensi TKD, pembangunan kawasan ekonomi khusus, dan FTZ.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta bupati dan wali kota. Pertemuan itu menjadi wadah untuk menghimpun berbagai aspirasi pemerintah daerah se-Sumatera.

Sumber: RRI.co.id