Filep Wamafma Dorong Afirmasi Khusus bagi Daerah 3T dalam Sekolah Rakyat

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai penentuan lokasi Sekolah Rakyat tidak boleh semata bertumpu pada jumlah penduduk miskin. Menurut dia, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu mendapat bobot afirmasi agar akses pendidikan tidak semakin timpang.

Filep menyebut pendekatan berdasarkan angka kemiskinan absolut berisiko membuat perhatian pemerintah terhadap daerah 3T menjadi tidak seimbang, padahal hambatan pendidikan di wilayah itu lebih kompleks. Ia menekankan, anak miskin di kota maupun di kampung terpencil sama-sama tidak boleh diabaikan.

DPD RI soroti beban pendidikan di daerah 3T

Menurut Filep, persoalan di daerah 3T bukan hanya kemiskinan, tetapi juga kesulitan geografis dan terbatasnya infrastruktur dasar yang membuat biaya pendidikan lebih mahal dibanding wilayah perkotaan. Karena itu, ia menilai negara harus hadir di kawasan yang akses pendidikannya paling berat, terutama di Indonesia timur.

Wilayah yang disebutnya meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. “Negara harus hadir justru di tempat yang biaya akses pendidikannya paling mahal dan hambatannya paling berat, terutama kawasan Indonesia timur,” ujarnya di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Filep juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurut dia, program itu membutuhkan guru profesional, guru bimbingan konseling, wali asrama, tenaga kesehatan, dan pendamping psikososial yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan siswa.

Ia menambahkan, Kemensos perlu melakukan studi referensi dan perbandingan terhadap model pendidikan berpola asrama yang dinilai berhasil, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai rujukan penerapan Sekolah Rakyat. “Guru harus memiliki kepastian status, kesejahteraan, beban kerja yang wajar, pelatihan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas,” katanya.

Usulan lima langkah agar Sekolah Rakyat tepat sasaran

Selain soal tenaga pendidik, Filep mendorong kurikulum Sekolah Rakyat di daerah seperti Papua, Maluku, dan NTT agar memuat konteks lokal, budaya, kondisi geografis, serta potensi ekonomi masing-masing wilayah. Ia menyebut Sekolah Rakyat harus menjadi “laboratorium kebijakan pendidikan” yang terus diperbaiki berdasarkan hasil di lapangan.

DPD RI melalui Komite III mengusulkan lima langkah agar program itu berjalan efektif. Langkah tersebut meliputi evaluasi distribusi nasional dengan integrasi data BPS, DTSEN Desil 1–2, anak tidak sekolah, dan indikator 3T.

Usulan lainnya adalah penetapan formula alokasi yang transparan dengan bobot afirmasi khusus bagi daerah 3T, memastikan ketersediaan guru tetap dan tenaga pendamping, melakukan studi referensi serta evaluasi berkala terhadap kurikulum, dan membangun sistem pengawasan serta perlindungan anak yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas.

Sumber: ANTARA