Khofifah diapresiasi DPD RI atas penguatan perlindungan anak dan perempuan di Jatim

DPD RI memberikan DPD RI Awards 2025 kategori Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas dedikasi dan kontribusinya dalam mewujudkan tata kelola perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan yang progresif.

Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya Jawa Timur memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan melalui sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. DPD RI menilai Khofifah memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi perempuan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Khofifah pada ajang DPD RI Awards 2025 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Dharmawangsa Jakarta, Selasa (28/10).

Pengakuan atas capaian perlindungan anak di Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2021 telah meraih predikat Provinsi Layak Anak dari Kementerian PPPA dan mempertahankan pengakuan tersebut secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas kabupaten/kota dan program perlindungan anak.

Pada 2025, pemerintah pusat kembali menganugerahkan penghargaan Provila kepada Jatim sebagai bentuk apresiasi atas upaya memobilisasi daerah menuju lingkungan yang layak anak.

Sejumlah daerah ikut meraih predikat KLA

Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur juga meraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama, Nindya, dan Madya, tanpa satu pun di tingkat Pratama.

Khofifah menyebut penghargaan itu sebagai pengakuan atas kerja keras seluruh elemen di Jawa Timur. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh elemen di Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya di Surabaya, Kamis.

Sumber: ANTARA