Paul Finsen Mayor dorong audit BPK atas anggaran MRP di Tanah Papua

Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera mengaudit penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi di Tanah Papua. Ia menilai audit diperlukan untuk memastikan dana otonomi khusus Papua benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Paul juga menyoroti perlunya keterbukaan hasil pemeriksaan kepada publik. Menurut dia, langkah itu penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait pemanfaatan anggaran.

Ancaman PAW bila ada temuan

Paul menyatakan, jika audit menemukan kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, ia mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP. Ia juga menegaskan agar proses hukum dijalankan bila ada temuan demikian.

“Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” katanya.

Menurut dia, anggaran yang dipakai untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp181,44 miliar per tahun. Jumlah itu belum termasuk belanja operasional sekretariat, seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, dan kegiatan lain.

Evaluasi peran MRP

Ia mengatakan total anggaran yang digelontorkan sejak 2022 hingga sekarang diperkirakan telah mencapai triliunan rupiah. Karena itu, audit diminta tidak hanya menyasar penggunaan anggaran saat ini, tetapi juga periode sebelumnya.

Paul menilai keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua juga perlu dievaluasi. Menurut dia, sejumlah persoalan mendasar masyarakat adat masih belum terselesaikan, termasuk hak atas tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, dan dampak pembangunan di Papua.

Ia mendorong BPK RI segera merilis hasil audit dalam waktu dekat agar polemik di tengah masyarakat tidak berlarut. Jika tidak, Paul menyebut pihaknya akan menggelar aksi di depan BPK RI di Jakarta.

Di akhir pernyataannya, Paul menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di Papua, termasuk dana otonomi khusus. Ia ingin memastikan anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Papua.

Sumber: ANTARA