Aktivitas DPD

Bidan Sean Dukung Usulan Damkar di Tiap Desa untuk Cegah Karhutla Meluas

Anggota DPD RI Siti Aseanti mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Oleh Redaksi Aktivitas DPD · 27 Oktober 2026 · 4:32 am
2 menit baca

Anggota DPD RI Siti Aseanti mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Ia juga mendukung penyediaan satu unit pemadam kebakaran (Damkar) di setiap desa untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini.

Siti, yang akrab disapa Bidan Sean, menilai karhutla telah berlangsung berbulan-bulan, menimbulkan korban jiwa dari kalangan relawan dan masyarakat terdampak, serta mengancam kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kesiapsiagaan dimulai dari desa

Menurut Siti, keberadaan Damkar di tingkat desa penting karena sejumlah wilayah memiliki akses jalan yang menyulitkan mobil pemadam dari daerah lain menjangkau lokasi kebakaran dengan cepat. Pengalaman menghadapi karhutla, katanya, perlu menjadi dasar untuk memperkuat sarana pemadaman di desa.

“Kalau satu ambulans satu desa bisa, maka kita sekarang belajar dari pengalaman tahun ini, perlu adanya satu desa satu Damkar,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pola penanganan tidak cukup hanya memadamkan api setelah kebakaran membesar. Siklus kemarau panjang, kebakaran hutan, dan krisis air bersih berulang setiap tahun, sehingga pencegahan serta kesiapan masyarakat perlu diperkuat.

Perlu dukungan bagi warga dan relawan

Sejak menerima informasi kebakaran pada Agustus 2026, Siti mengaku terus memantau perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah. Bersama timnya, ia menyalurkan masker, vitamin, dan sembako kepada masyarakat serta relawan pemadam.

Ia menyebut relawan menghadapi beban berat karena bekerja hingga 24 jam, sementara titik kebakaran baru terus muncul meski api di lokasi sebelumnya telah dipadamkan. Pemerintah, menurutnya, juga perlu menyiapkan cadangan air bersih untuk musim kemarau dan memastikan peralatan pemadam tersedia di daerah rawan.

Siti mendorong pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi serta turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, termasuk sarana pemadaman dan pasokan air bersih. Dalam penanganan saat ini, ia meminta semua pihak bergotong royong mengurangi dampak karhutla, sembari tetap memperhatikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

“Yang paling penting adalah turun langsung. Kita harus tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat,” kata Siti.

Sumber: ANTARA