Angelius Wake Kako dorong hilirisasi Papua Barat Daya berbasis potensi lokal

DPD RI mendorong pengembangan hilirisasi komoditas di Papua Barat Daya agar lebih sesuai dengan potensi daerah dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Wakil Ketua I Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menegaskan, arah hilirisasi tidak seharusnya hanya bertumpu pada komoditas yang masuk dalam kebijakan kementerian tertentu, tetapi juga harus melihat kekuatan lokal yang dimiliki Papua Barat Daya.

Dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI di Sorong, Senin, Angelius menyebut pemerintah saat ini mendorong hilirisasi tujuh komoditas perkebunan, yakni pala, lada, tebu, kelapa, kakao, kopi, dan jambu mete. Namun, menurut dia, kebijakan itu perlu diperluas dengan menggarap komoditas lain yang tumbuh di daerah, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Potensi lokal jadi perhatian

Angelius menilai Papua Barat Daya memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi, mulai dari pangan lokal seperti sagu, jagung, dan sorgum. Ia juga menekankan bahwa upaya menuju swasembada pangan perlu menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Ketika berbicara swasembada pangan, dalam pikiran kita hanya beras. Padahal masih banyak sumber pangan, jagung, sorgum, sagu yang bisa kita kembangkan sesuai dengan karakteristik daerah,” katanya.

Selain pertanian dan perkebunan, DPD RI juga mendorong hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan karena Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Untuk mendukung itu, Angelius menyebut dibutuhkan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dermaga, kapal penangkap ikan, listrik, dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.

“Semua ini bisa berjalan jika didukung oleh infrastruktur yang baik. Ketika kita bicara komoditas perkebunan, barang yang datang dari gunung tentu membutuhkan jalan. Ketika kita bicara komoditas laut, kita membutuhkan dermaga dan kapal tangkap,” ujar dia.

Masukan untuk kebijakan pusat

Angelius mengatakan DPD RI akan membawa temuan dari kunjungan kerja itu sebagai bahan masukan untuk memperkuat kebijakan pemerintah pusat terkait hilirisasi di daerah. Ia menekankan, pengembangan industri di Papua Barat Daya perlu memperhatikan keberagaman potensi daerah agar tidak hanya berorientasi pada komoditas, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Viktor Solossa mengatakan daerahnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan hingga pariwisata. Menurut dia, kekayaan itu perlu diolah di daerah, bukan hanya diambil dan dijual dalam bentuk bahan mentah.

Viktor menyebut hilirisasi harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat pelaku usaha lokal, meningkatkan penerimaan daerah, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Ia juga berharap kunjungan kerja Komite II DPD RI menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di Papua Barat Daya, termasuk kebutuhan infrastruktur, regulasi, investasi, sumber daya manusia, serta kendala dalam pengembangan hilirisasi komoditas.

Ia menambahkan, pengembangan hilirisasi memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sumber: ANTARA