Badikenita Br Sitepu Soroti Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Kaltim

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kekeringan di daerah. Dalam pertemuan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin 14 September 2026, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu menegaskan pentingnya informasi dari daerah untuk memperkuat koordinasi dan kebijakan penanganan di tingkat nasional.

DPD RI Dalami Kondisi Karhutla dan Kekeringan

Kunjungan Komite II DPD RI bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi dan langkah penanganan karhutla di wilayah itu.

Badikenita mengatakan kunjungan kerja tersebut memberi kesempatan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi karhutla dan kekeringan di Kalimantan Timur. Menurutnya, masukan dari daerah diperlukan agar kebijakan penanganan di tingkat nasional lebih tepat sasaran.

Langkah Daerah dan Dukungan Pemerintah Pusat

Dalam pertemuan itu, Pemprov Kaltim memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Upaya yang dijalankan meliputi pencegahan, pemadaman titik api, pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta pemutakhiran status siaga dan tanggap darurat sesuai perkembangan di lapangan.

Sri Wahyuni mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus bergerak agar kebakaran tidak meluas. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi cepat dan dukungan dari berbagai pihak.

Selain kebakaran, ketersediaan air akibat kekeringan juga menjadi perhatian. Kementerian Pertanian memberikan 75 unit pompa air yang didistribusikan secara proporsional ke wilayah di Kalimantan Timur untuk memperkuat sumber air dan ketahanan irigasi di daerah terdampak.

Alokasi pompa air tersebut diberikan kepada Kutai Kartanegara sebanyak 19 unit, Paser 12 unit, Kutai Barat 8 unit, Kutai Timur 7 unit, Penajam Paser Utara 6 unit, Samarinda 5 unit, Balikpapan 5 unit, Mahakam Ulu 3 unit, dan Bontang 2 unit. Dua unit lainnya disiapkan sebagai cadangan taktis.

Kolaborasi dan Pemantauan Hotspot Diperkuat

Kunjungan Komite II DPD RI juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam penanganan karhutla. Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan saat pemadaman titik api di sekitar Desa Sungai Bawang, kawasan Bandara APT Pranoto Samarinda, dengan dukungan PT Lana Harita.

Sri menilai kerja sama lintas pihak dibutuhkan untuk mempercepat penanganan di lapangan, terutama di wilayah dengan risiko tinggi. Ia menyebut pengendalian karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tetapi juga menjaga sumber air, masyarakat, lahan pertanian, dan aset vital daerah.

Pemerintah pusat dan daerah juga membahas penguatan sistem pemantauan karhutla melalui pembentukan posko terpadu dan sinkronisasi data satelit pemantau hotspot. Data dari satelit Terra, NOAA-20, dan S-NPP akan diselaraskan agar informasi titik panas lebih akurat untuk mendukung verifikasi kondisi di lapangan dan penyaluran bantuan pascakarhutla.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono bersama Komite II DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Dalam kunjungan itu, hadir pula Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Edy Nugroho Santoso, anggota Komite II DPD RI, Anggota DPD RI asal Kaltim Yulianus Henock Sumual, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Forkopimda Kaltim, perangkat daerah, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.

Sumber: RRI.co.id