DPD RI dan Kementerian LH dorong satu data penanganan karhutla di Kaltim

Komite II DPD RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan posko terpadu dan sinkronisasi data satelit untuk mempercepat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Langkah itu dibahas dalam kunjungan kerja spesifik di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah menyepakati pembukaan posko terpadu yang didukung pendataan akurat. Menurut dia, mekanisme itu diperlukan agar kebutuhan penanganan dapat disampaikan dengan lebih jelas melalui satu pintu.

“Jadi, apa yang dibutuhkan dan diperlukan akan disampaikan melalui posko tersebut. Kenapa? Karena kondisi ini merupakan bencana yang terus berulang sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak,” tegas Badikenita.

Sinkronisasi data satelit jadi sorotan

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menekankan perlunya satu data yang akurat dalam penanganan karhutla maupun pascabencana. Ia menyebut kepastian data penting agar masyarakat mengetahui luas lahan yang terdampak secara pasti.

Diaz mengatakan saat ini terdapat tiga satelit yang digunakan untuk membaca titik panas karhutla, yakni Terra, NOAA-20, dan S-NPP. Karena itu, data yang dihasilkan kerap berbeda dan perlu disinkronkan.

“Kita perlu menyinkronkan data dari ketiga satelit itu, apakah nanti datanya akan digabung atau hanya menggunakan satu satelit saja, seperti yang dilakukan Sekretariat ASEAN yang memakai NOAA-20 untuk memantau,” kata Diaz.

Ia menambahkan, pihaknya juga melakukan verifikasi lapangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan karhutla secara intensif.

Langkah daerah terus berjalan

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan berbagai langkah penanganan. Upaya itu juga mencakup pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk meminimalkan dampak dan mencegah karhutla meluas.

“Terkait kebakaran hutan dan lahan di Kaltim, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim terus bergerak dan melakukan berbagai tindakan agar kebakaran tidak meluas,” ujar Sri Wahyuni.

Sumber: ANTARA