Senator Menyapa

Elisa Ermasari DPD RI Soroti Data Desil dan Sekolah Rakyat ke Kemensos

Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, menyoroti persoalan ketidakakuratan data kemiskinan dan akses pendidikan rakyat dalam Rapat Kerja bersama…

Oleh Redaksi Senator Menyapa · 16 September 2026 · 10:17 am
2 menit baca

Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, menyoroti persoalan ketidakakuratan data kemiskinan dan akses pendidikan rakyat dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang disampaikan melalui rilis pada Rabu, 16 September 2026, Elisa mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat Bengkulu terkait data desil yang dinilai belum akurat dan berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan, persoalan itu harus segera dibenahi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Desak pembaruan data lebih cepat

Kepada BPS RI, Elisa menyampaikan tiga masukan utama. Pertama, ia meminta BPS melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga RT/RW dalam proses pendataan karena aparat di tingkat paling bawah dinilainya paling memahami kondisi ekonomi riil warga.

Kedua, ia mendesak percepatan perubahan status desil. Elisa meminta aturan pemutakhiran data yang saat ini dilakukan tiga bulan sekali diubah menjadi satu bulan sekali, sehingga warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat segera memperoleh haknya.

Ketiga, Elisa meminta sosialisasi yang lebih masif hingga tingkat desa dan kelurahan mengenai tata cara serta syarat pengajuan perubahan desil, sebab masih banyak warga yang belum mengetahui mekanismenya.

Permintaan untuk Kemensos

Kepada Menteri Sosial, Elisa menyampaikan enam poin penting. Ia meminta Kemensos dan BPS duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan perubahan desil yang dinilainya menghambat penyaluran bansos.

Elisa juga meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mukomuko, sekaligus penambahan kuota untuk jenjang SMP dan SMA. Selain itu, ia meminta kejelasan mengenai kelanjutan pendidikan anak-anak lulusan Sekolah Rakyat, termasuk jaminan apakah mereka akan memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Akses pendidikan anak prasejahtera

Elisa turut mendorong Kemensos berkolaborasi dengan panti-panti asuhan agar anak-anak yang sudah memasuki usia SD dapat diprioritaskan masuk Sekolah Rakyat. Ia juga meminta Kemensos secara masif mengajak dan memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masuk kategori desil 1 dan 2 bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

“Bansos dan akses pendidikan harus benar-benar sampai kepada yang berhak. Ini soal keadilan bagi masyarakat di daerah,” tegas Elisa.

Sumber: RRI.co.id