Filep Wamafma Desak Evaluasi Nasional Penanganan Konflik Papua oleh Pemerintah

Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI meminta pemerintah meninjau ulang strategi pengamanan dan penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua setelah tiga warga sipil menjadi korban penembakan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma menilai evaluasi diperlukan agar penanganan konflik tidak berjalan parsial. Ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan penyelesaian konflik yang jelas, dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.

Perlindungan warga sipil jadi prioritas

Menurut Filep, perlindungan masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai fokus utama dalam evaluasi itu. Kelompok yang perlu dijaga mencakup pengguna jalur pelayanan publik, tenaga kesehatan, guru, aparatur pemerintah, pekerja pembangunan, dan masyarakat adat.

Ia juga menyoroti perlunya langkah serius untuk menangani warga yang mengungsi di sejumlah wilayah akibat konflik berkepanjangan antara aparat TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kalau warga sipil masih jadi korban penembakan maka pemerintah harus berani evaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas,” tutur Filep.

DPD dorong pendekatan lebih menyeluruh

Filep mengutip data Komnas HAM yang mencatat 42 peristiwa konflik di Papua pada semester I tahun 2026 dengan 59 korban meninggal dunia dan 50 korban luka-luka. Dari jumlah itu, 43 merupakan warga sipil, delapan TNI-Polri, dan delapan KKB.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling rentan. Karena itu, pemerintah diminta merumuskan strategi yang mengutamakan keselamatan warga di wilayah konflik.

“Negara harus memastikan wilayah konflik tidak menjadi ruang dimana masyarakat sipil kehilangan hak paling mendasar,” ucap Filep.

Target akhir: damai dan terlindungi

Ia juga menyampaikan perlunya penguatan pendekatan politik, hukum, HAM, pembangunan, dan dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait agar strategi yang disusun bisa berjalan sesuai harapan publik.

Bagi Filep, standar keamanan dan keselamatan warga sipil menjadi ukuran penting keberhasilan penanganan konflik bersenjata di Tanah Papua. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian akar masalah tetap harus menjadi perhatian utama.

“Papua membutuhkan keamanan. Lebih dari itu, Papua membutuhkan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam damai dan terlindungi,” kata senator asal Papua Barat itu.

Sumber: ANTARA