Aktivitas DPD

Filep Wamafma Desak Penguatan Fasilitas Layanan Jiwa di Papua

KabarDPD.com - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti terbatasnya fasilitas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura di Jayapura, Papua, yang dinilainya…

Oleh Redaksi Aktivitas DPD · 25 September 2026 · 8:29 am
2 menit baca

KabarDPD.com – Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti terbatasnya fasilitas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura di Jayapura, Papua, yang dinilainya belum memenuhi standar layanan. Kondisi itu disebut berdampak pada pelayanan kesehatan mental bagi masyarakat di Tanah Papua.

Filep menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk merespons persoalan tersebut. Ia menyebut beban pelayanan RSJ Abepura sangat tinggi karena satu rumah sakit itu harus menerima rujukan dari lima provinsi di Tanah Papua.

“Rumah sakit jiwa di Papua menangani berbagai kasus, mulai dari gangguan jiwa, korban kekerasan, HIV/AIDS dan narkotika, tetapi fasilitasnya tidak memadai,” kata Filep melalui keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Sumber video: DPD RI

\n

Fasilitas dan sarana dasar dinilai belum layak

Selain persoalan bangunan, Filep juga menyoroti minimnya sarana dasar di RSJ Abepura, termasuk ketersediaan oksigen yang masih terbatas. Menurut dia, sebagian besar bangunan rumah sakit itu juga sudah tidak layak digunakan karena merupakan peninggalan era kolonial Belanda.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan lain, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi pasien.

Filep mendorong pemerintah memanfaatkan rumah sakit lain yang sudah dibangun tetapi belum dioptimalkan agar bisa dialihkan menjadi rumah sakit kesehatan mental dan jiwa. “Di Papua ada sekitar 20 rumah sakit yang dibangun pemerintah. Jika ada yang belum dimanfaatkan, bisa dialihkan untuk rumah sakit jiwa karena saat ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sinergi pusat dan daerah jadi kunci

Menurut Filep, Kementerian Kesehatan dapat fokus pada pembangunan fasilitas serta penyediaan sarana prasarana. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan dan kebutuhan operasional lain untuk mendukung layanan pasien.

Ia menegaskan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjawab persoalan layanan kesehatan mental dan jiwa di Tanah Papua.

Sumber: ANTARA