Filep Wamafma Minta Papua Barat Tinjau Kontribusi Sosial BP Tangguh
Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi BP Tangguh karena dinilai belum…

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi BP Tangguh karena dinilai belum memberi dampak yang sepadan bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Filep menilai perusahaan yang mengelola sumber daya gas bumi di Kabupaten Bintuni itu perlu menunjukkan kontribusi yang lebih nyata, terutama bagi orang asli Papua yang tinggal di Papua Barat. Menurutnya, perusahaan yang mengambil manfaat dari sumber daya alam daerah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat pemilik wilayah.
DPD RI Soroti Kontribusi Perusahaan
Dalam pandangannya, keberadaan BP Tangguh selama ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut program tanggung jawab sosial perusahaan belum cukup mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya orang asli Papua.
“Perusahaan yang beroperasi di bawah pengawasan SKK Migas dan mulai berproduksi sejak 2009 tersebut kontribusi-nya masih jauh dari harapan masyarakat,” kritik Filep.
Atas dasar itu, ia meminta DPRP Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, dan Gubernur Papua Barat segera memanggil pimpinan BP Tangguh. Pemanggilan itu diminta untuk meminta penjelasan mengenai kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Desakan untuk Langkah Nyata
Filep berharap BP Tangguh mengambil langkah yang lebih konkret dalam program CSR agar manfaat kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat OAP di Papua Barat. Ia juga meminta perusahaan belajar dari pola kerja PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Menurut Filep, PT Freeport Indonesia menjalankan program CSR dan berbagai kegiatan kemasyarakatan dengan menggandeng sejumlah pihak, termasuk Universitas Papua (Unipa) di Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Masyarakat OAP sebagai pemilik alam seharusnya mendapat perhatian lebih banyak dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penghasilan dari alam Papua,” tutur Filep.
Penjelasan BP Tangguh
Saat dikonfirmasi, pejabat BP Tangguh yang tidak mau disebutkan namanya menyebut perusahaan telah bekerja sama dengan Unipa selama 5 tahun sejak 2020 dan masih aktif hingga 2025.
Melalui kerja sama itu, pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) difasilitasi Unipa sesuai keahlian akademisi kampus tersebut. Di bidang pendidikan, BP Tangguh berkolaborasi dengan FKIP Unipa dalam program guru PPL yang ditempatkan di kampung-kampung yang kekurangan tenaga pengajar.
Selain itu, perusahaan juga melakukan kajian literasi di wilayah sekitar proyek LNG Tangguh dan pendampingan penyusunan kurikulum kontekstual di sekolah-sekolah pendampingan. Di bidang ekonomi dan lingkungan, BP Tangguh menjalankan pengembangan program ekonomi masyarakat, dukungan terhadap perikanan berkelanjutan, serta penanaman mangrove untuk pemulihan dan konservasi lingkungan.
Sumber: ANTARA


