Hasby Yusuf Apresiasi Rachma Fitriati, Dorong Kedaulatan Pangan Maluku Utara

Senator Maluku Utara Hasby Yusuf menilai terpilihnya Dr. Rachma Fitriati sebagai nominator DPD RI Award 2026 membawa perhatian nasional ke sejumlah persoalan di Maluku Utara, mulai dari perikanan, pangan, hingga infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Ia menyebut kontribusi untuk daerah bisa datang dari siapa pun selama memberi hasil nyata bagi masyarakat.

“Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat,” ujar Hasby saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Persoalan nelayan dan hilirisasi perikanan

Dalam sektor perikanan, Hasby menyoroti kondisi nelayan di Kabupaten Pulau Morotai yang menurutnya masih berada dalam struktur pasar monopsoni. Ia menyebut hasil tangkapan yang terkonsentrasi pada satu perusahaan pengolah membuat nelayan tidak memiliki daya tawar memadai.

Hasby mengutip pandangan Rachma bahwa keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai harus diukur dari manfaat ekonomi yang benar-benar diterima nelayan. Rachma juga mendorong revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo untuk memutus ketergantungan pada tengkulak.

Program itu disebut menghidupkan rantai dingin, menjaga mutu ikan, dan mendorong pengolahan tuna menjadi produk bernilai tambah seperti abon, bakso, dan fillet beku. KDMP juga diposisikan sebagai agregator hasil tangkapan, penyedia sarana produksi, dan lembaga keuangan mikro.

Rachma turut mendorong Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membentuk Perusahaan Daerah Perikanan sebagai penyeimbang pasar, pengelola cold storage dengan energi terbarukan, sekaligus pembuka akses pemasaran langsung ke pasar internasional.

Ia juga menyoroti praktik illegal fishing di perairan Bere-bere dan Gua Hira. Menurutnya, kapal berukuran 30 GT masih beroperasi di zona 0–4 mil dan melanggar Permen KP Nomor 18 Tahun 2021, sementara data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 78 persen dari 1.382 kasus pelanggaran perikanan sepanjang 2023 terjadi di wilayah terpencil seperti Morotai.

Pangan, lahan tidur, dan infrastruktur desa

Di sisi lain, Hasby menyoroti perhatian Rachma terhadap persoalan petani di Desa Tiley Kusu yang menghadapi ancaman gagal panen berulang akibat luapan sungai saat hujan. Keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya manusia juga disebut menjadi kendala pengelolaan lahan secara optimal.

Untuk menjawab masalah itu, Rachma menggagas inovasi Trans Lokal New Transmigrasi yang diarahkan untuk menghidupkan kembali lahan tidur, memperkuat swasembada beras, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, mengutip gagasan tersebut dengan menyebut program itu akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai.

Hasby juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar di Desa Aha, tempat para petani harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberangi jembatan yang sudah tidak layak untuk mengangkut hasil panen. Ia mengutip keprihatinan Rachma bahwa jembatan yang layak merupakan bagian dari ketahanan pangan nasional.

“Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan,” tegas Hasby.

Penguatan logistik pangan di pulau-pulau

Kerja Rachma bersama Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) Morotai juga disebut menghasilkan inisiasi pembangunan gudang BULOG di Morotai. Pembangunan itu merupakan bagian dari program 100 gudang beras baru senilai Rp5 triliun yang diperkuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen.

Selain Morotai, tiga kabupaten lain di Maluku Utara, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah, juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan gudang BULOG. Inisiatif tersebut lahir dari diplomasi kebijakan berbasis data selama empat bulan pendampingan TEP UI Morotai di lapangan.

TEP UI Morotai juga mendorong hilirisasi kopra melalui Perusda Agro dengan mengolah limbah kelapa menjadi produk bernilai tambah seperti VCO, briket, dan cocofiber untuk pasar ekspor.

Hasby menilai peningkatan status organisasi BULOG di Maluku Utara penting agar layanan kedaulatan pangan lebih dekat ke pulau-pulau terpencil. Saat ini, Kantor Cabang Ternate berstatus Tipe C dengan 19 pegawai organik, tetapi harus melayani 10 kabupaten/kota yang tersebar di 975 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 69,07 persen.

Ia menjelaskan jarak tempuh ke sejumlah wilayah juga menjadi tantangan, termasuk Pulau Taliabu yang berjarak sekitar 462,17 kilometer dengan waktu tempuh 13 jam menggunakan kapal laut tiga kali seminggu, Kepulauan Sula sekitar 358,17 kilometer dengan waktu tempuh dua jam menggunakan pesawat dua kali seminggu, dan Morotai sekitar 167,16 kilometer dengan waktu tempuh 41 jam menggunakan kapal laut sekali seminggu.

“Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Dengan peningkatan tipologi, koordinasi di 10 kabupaten/kota dengan 975 pulau yang luas wilayah perairannya mencapai 69,07 persen dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur,” tegas Hasby.

Pengakuan atas kerja lapangan

Atas kerja TEP UI Morotai di bawah kepemimpinan Rachma Fitriati, Universitas Indonesia menerima Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI dalam kategori Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.

Hasby berharap nominasi DPD RI Award 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku Utara. Ia juga menyatakan dukungan agar Rachma terus mendampingi Maluku Utara, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

DPD RI Award 2026 sendiri merupakan ajang penghargaan bagi individu atau lembaga yang dinilai berjasa dalam pembangunan daerah, dengan kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan menjadi salah satu fokus utama tahun ini.

Sumber: ANTARA