Ketua DPD RI Dorong Ekonomi Sumatera Terintegrasi dan Rehabilitasi Pascabencana
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera berkolaborasi mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui…

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera berkolaborasi mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi yang terintegrasi. Menurutnya, Sumatera memiliki potensi SDA yang besar, namun juga menghadapi tantangan bencana alam.
Hal itu disampaikan Sultan dalam Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026). Ia menyebut wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut, tetapi letaknya yang strategis juga membawa tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir.
Koridor ekonomi antardaerah
Sultan menilai posisi Sumatera di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi. Karena itu, ia memandang perlu adanya koridor ekonomi yang menghubungkan potensi antardaerah di Sumatera.
Ia juga menyebut banyak daerah kepulauan di wilayah tersebut sehingga diperlukan koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis serta terintegrasi.
Penanganan pascabencana
Dalam kesempatan yang sama, Sultan menyinggung penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif.
Menurut Sultan, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti semula. Ia menekankan pembangunan kembali harus mengacu pada prinsip build back better, safer, and sustainable.
Sultan menambahkan, pembangunan kembali perlu dibarengi penguatan infrastruktur dan konektivitas. Selain itu, perekonomian masyarakat juga harus segera dipulihkan agar anak-anak dapat kembali belajar di sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta sejumlah bupati dan wali kota.
Sumber: detikcom



