Sekjen DPD RI Tekankan Evaluasi sebagai Budaya Kerja Birokrasi Akuntabel

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa analisis dan evaluasi harus menjadi budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Menurut dia, budaya tersebut diperlukan untuk mendorong lahirnya birokrasi yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada nilai.

Penegasan itu disampaikan saat Iqbal membuka Rapat Analisis dan Evaluasi Bulan Juni 2026 yang sekaligus menutup pelaksanaan semester I tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, pada Rabu (29/7). Kegiatan tersebut mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Kinerja Berdampak”.

Evaluasi sebagai bagian dari pembelajaran organisasi

Iqbal menilai momen itu penting untuk memperkuat budaya evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan. Ia juga menyebut enam bulan pertama tahun 2026 sebagai periode strategis bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam membangun budaya kerja baru.

Dalam pandangannya, evaluasi perlu ditempatkan sebagai sarana untuk belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Ia menekankan bahwa analisis dan evaluasi bukan hanya kewajiban administratif.

“Analisa dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administrative, melainkan instrumen manajemen yang memungkinkan kita mengetahui apakah setiap program, setiap anggaran, setiap layanan, dan setiap proses bisnis benar-benar berjalan sesuai target serta memberikan manfaat bagi organisasi,” kata dia.

Menghubungkan agenda reformasi birokrasi

Iqbal mengingatkan bahwa birokrasi modern tidak cukup hanya taat pada regulasi. Menurut dia, birokrasi juga harus mampu menunjukkan hasil nyata, memberi dampak, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Ia menjelaskan, hasil analisis dan evaluasi harus menjadi simpul yang menghubungkan seluruh agenda Reformasi Birokrasi. Agenda itu mencakup penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, penguatan Sistem Merit, pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan transformasi digital.

Dasar pengambilan keputusan

Lebih jauh, Iqbal menegaskan bahwa seluruh indikator Reformasi Birokrasi pada akhirnya bermuara pada budaya organisasi yang disiplin, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ia mengajak seluruh pimpinan unit kerja menjadikan evaluasi sebagai alat kendali organisasi sekaligus dasar pengambilan keputusan.

Menurutnya, langkah itu juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, maupun masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja atas komitmen dan dedikasi selama semester I tahun 2026.

Ia menambahkan, penghargaan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada unit dengan nilai tertinggi. Apresiasi juga dimaksudkan sebagai pengakuan atas kepemimpinan, kolaborasi, disiplin, inovasi, dan konsistensi dalam membangun budaya kerja yang unggul.

Sumber: JPNN.com