Sekjen DPD RI Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Pembangunan Daerah

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menekankan perlunya kolaborasi lintas sektoral untuk menjawab tantangan pembangunan nasional. Pesan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Iqbal mengingatkan bahwa kementerian, lembaga, dan BUMN tidak lagi bisa bekerja dengan pola sektoral yang terpisah. Menurut dia, tantangan pembangunan saat ini hanya dapat dihadapi melalui kerja sama yang terintegrasi.

Fungsi DPD dan sistem pendukung

Ia menyebut efektivitas fungsi DPD sangat bergantung pada kualitas sistem pendukung yang bekerja di belakang lembaga. Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menilai fragmentasi kebijakan masih menjadi kendala utama.

“Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi,” tegasnya.

Iqbal turut mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam taklimat pada 8 April lalu yang menekankan tiga hal mendasar. Ketiganya adalah tidak adanya ego sektoral, pemerintahan yang berjalan seamless atau saling terhubung, dan reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan nyata.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi,” kata Iqbal.

Langkah kolaborasi DPD RI

Dalam forum tersebut, Iqbal menjelaskan bahwa DPD RI telah memulai sejumlah kegiatan kolaboratif, termasuk penanaman jagung serentak di empat provinsi pada 2025. Saat ini, DPD RI juga mendorong program Green Village bersama Kementerian Desa.

Menurut dia, inisiatif tersebut bukan sekadar program, melainkan pendekatan baru dalam pembangunan yang berbasis kawasan, ekosistem, dan kolaborasi. Ia menegaskan bahwa langkah itu tidak dimaksudkan untuk menambah beban kerja atau menciptakan lapisan birokrasi baru.

“Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak,” jelasnya.

Harapan dan dukungan Bulog

Iqbal juga menyampaikan tiga harapan dari forum tersebut, yakni adanya kesamaan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektoral, terbentuknya mekanisme kerja yang jelas, dan munculnya inisiatif yang dapat segera dijalankan bersama.

“Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar dampak yang kita hasilkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut Sekjen DPD RI sebagai motor penggerak kolaborasi. Ia juga memaparkan dukungan teknis Bulog kepada DPD RI, termasuk bantuan beras 3,5 ton per tahun untuk setiap masa reses anggota DPD.

“Semenjak beliau, alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu atau katakanlah berkolaborasi dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses,” ungkap Rizal.

Sumber: JPNN.com