Sultan B Najamudin Dorong KBSB di Bengkulu untuk Percepat Layanan Dasar
DPD RI dan Kopassus Siapkan Program Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu DPD RI menyiapkan pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu bersama Komando…

DPD RI dan Kopassus Siapkan Program Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu
DPD RI menyiapkan pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu bersama Komando Pasukan Khusus TNI. Program ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan lembaganya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar bisa terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, koordinasi lintas lembaga dibutuhkan supaya kegiatan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
\nFokus pada kebutuhan dasar warga
Sultan menyebut banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, sementara pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, keterlibatan TNI Angkatan Darat melalui Kopassus dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendukung pembangunan di daerah.
“TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” ujar Sultan.
Pembahasan program KBSB dilakukan Sultan bersama Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi di ruang kerja Ketua DPD RI di Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya menyiapkan langkah koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan.
Jenis kegiatan disusun dari aspirasi daerah
Djon Afriyandi mengatakan program KBSB mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, dan operasi katarak.
Ia menjelaskan, jenis kegiatan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui jajaran TNI di daerah, mulai dari komando distrik militer, komando resor militer hingga komando daerah militer.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” ujar Djon.
Sumber: ANTARA


