Sultan B. Najamudin Pantau Kesiapan Kawasan Legislatif IKN untuk 2028

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meninjau progres pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kesiapan sarana infrastruktur pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada 2028. Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk melihat langsung perkembangan terkini pembangunan yang terkait dengan persiapan perpindahan ASN, kementerian, dan lembaga.

Sultan mengatakan kunjungan kerja bersama sejumlah anggota DPD RI dilakukan secara khusus agar penjadwalan pembangunan yang telah disusun dapat berjalan tepat waktu. Ia berharap target perpindahan aparatur dan lembaga negara ke Nusantara tetap sesuai jadwal.

DPD RI pantau kawasan legislatif dan gedungnya

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut peninjauan tersebut sebagai bentuk dukungan politik terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Basuki menyampaikan kehadiran lembaga tinggi negara memberi semangat bagi Otorita IKN untuk memaparkan kemajuan yang telah dicapai.

Berdasarkan data Otorita IKN, realisasi pembangunan fisik di Kawasan Legislatif saat ini rata-rata mencapai 14,8 persen. Adapun persil Gedung DPD RI tercatat sudah berjalan 14,2 persen dari target yang ditetapkan.

Progres itu mencakup pematangan lahan, perkuatan struktur bawah, hingga pemancangan tiang pancang utama di lokasi proyek. Saat ini, pekerjaan di Kawasan Legislatif dan persil Gedung DPD RI difokuskan pada penataan kavling serta penyiapan struktur dasar sebelum masuk ke tahap bangunan atas.

Akses kawasan disiapkan untuk dukung konstruksi

Selain gedung, pengerjaan jalan akses Kawasan Legislatif sepanjang 3,7 kilometer juga menjadi bagian dari pemantauan. Proyek tersebut telah mencapai 30,4 persen dan saat ini difokuskan pada pembukaan badan jalan serta penataan sistem drainase utama.

Jalur logistik itu disiapkan untuk mendukung pergerakan alat berat dan distribusi material konstruksi. Dalam kunjungan yang sama, rombongan senator juga meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis lain di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, termasuk kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden.

Pemerintah menargetkan penuntasan sarana di Kawasan Legislatif dapat memperkuat fungsi kelembagaan negara secara bertahap seiring beroperasinya Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.

Sumber: ANTARA