Sultan B. Najamudin Tinjau Kesiapan Kawasan Legislatif IKN untuk Fungsi DPD RI

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin meninjau progres pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kesiapan sarana infrastruktur pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada 2028.

Peninjauan itu dilakukan bersama sejumlah anggota DPD RI sebagai bagian dari kunjungan kerja untuk melihat perkembangan terkini IKN. Sultan berharap penjadwalan pembangunan yang sudah disusun dapat berjalan tepat waktu, termasuk perpindahan ASN, kementerian, dan lembaga sesuai target.

Progres Gedung DPD RI dan akses kawasan

Berdasarkan data Otorita IKN, realisasi pembangunan fisik di Kawasan Legislatif saat ini rata-rata mencapai 14,8 persen. Untuk persil Gedung DPD RI, capaian konstruksi telah berada di angka 14,2 persen dari target yang ditetapkan.

Progres tersebut mencakup penuntasan pematangan lahan, perkuatan struktur bawah, dan pemancangan tiang pancang utama di tapak proyek. Saat ini, pengerjaan di Kawasan Legislatif dan persil Gedung DPD RI berfokus pada penataan kavling serta penyiapan struktur dasar sebelum masuk ke pembangunan bangunan atas.

Di sisi lain, jalan akses kawasan legislatif sepanjang 3,7 kilometer telah mencapai progres 30,4 persen. Pekerjaan difokuskan pada pembukaan badan jalan dan penataan sistem drainase utama untuk mendukung pergerakan alat berat dan distribusi material konstruksi.

Dukungan politik bagi keberlanjutan IKN

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik peninjauan langsung jajaran senator tersebut sebagai bentuk dukungan politik terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

“Selamat datang kepada Ketua DPD RI beserta rombongan. Kehadiran lembaga tinggi negara sangat membahagiakan kami untuk menyampaikan kemajuan yang telah dicapai, sekaligus melengkapi dukungan politis bagi keberlanjutan IKN,” kata Basuki.

Selain memantau persil Gedung DPD RI, rombongan senator juga meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis lain di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, termasuk kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden.

Pemerintah menargetkan penuntasan sarana di Kawasan Legislatif dapat memperkuat fungsi kelembagaan negara secara bertahap seiring beroperasinya Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.

Sumber: ANTARA