Aktivitas DPD

Sultan Najamudin Tinjau Kesiapan Kawasan Legislatif IKN untuk Operasi 2028

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meninjau progres pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kesiapan sarana…

Oleh Redaksi Aktivitas DPD · 24 September 2026 · 7:37 am
2 menit baca

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meninjau progres pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kesiapan sarana infrastruktur pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada 2028. Dalam kunjungan itu, ia berharap jadwal pembangunan yang telah disusun dapat berjalan tepat waktu, termasuk perpindahan ASN, kementerian, dan lembaga sesuai target.

Peninjauan tersebut juga menjadi bentuk dukungan politik dari jajaran senator terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut kunjungan itu dan menilai kehadiran lembaga tinggi negara membantu memperkuat dukungan bagi pembangunan IKN sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Progres Gedung DPD RI capai 14,2 persen

Berdasarkan data Otorita IKN, rata-rata progres pembangunan fisik bangunan gedung di Kawasan Legislatif saat ini mencapai 14,8 persen. Khusus persil Gedung DPD RI, realisasi konstruksinya telah berada di angka 14,2 persen dari target yang ditetapkan.

Sumber video: DPD RI

\n

Tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan meliputi pematangan lahan, perkuatan struktur bawah, serta pemasangan tiang pancang utama di area proyek. Saat ini, pengerjaan di Kawasan Legislatif dan persil Gedung DPD RI difokuskan pada penataan kavling dan penyiapan struktur dasar sebelum masuk ke tahap bangunan atas.

Akses kawasan legislatif juga dikerjakan

Selain bangunan utama, akses jalan menuju Kawasan Legislatif sepanjang 3,7 kilometer juga sedang dikerjakan dan telah mencapai progres 30,4 persen. Pekerjaan itu diarahkan pada pembukaan badan jalan dan penataan drainase utama untuk mendukung mobilitas alat berat dan distribusi material konstruksi.

Usai memantau persil Gedung DPD RI, rombongan senator turut meninjau proyek infrastruktur strategis lain di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, termasuk kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden. Pemerintah menargetkan penuntasan sarana di Kawasan Legislatif dapat memperkuat fungsi kelembagaan negara secara bertahap seiring beroperasinya Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.

Sumber: ANTARA