Syahrizal Abbas Dorong Sinergi DPD IKAL Lemhannas Aceh untuk Percepatan Pemulihan

DPD IKAL Lemhannas Aceh Dorong Sinergi Pemulihan Pascabencana

Ketua DPD IKAL Lemhannas Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi 2025. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh, Sabtu 12 September 2026, yang mengangkat tema Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi.

Syahrizal mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, hasil pembahasan akan dijadikan referensi untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Rekomendasi dan Kolaborasi Jadi Fokus

Ia menyampaikan bahwa DPD IKAL akan terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pascabencana. Dalam konteks itu, Pemerintah Aceh disebut sebagai pihak yang memimpin proses tersebut.

Syahrizal juga menyebut kolaborasi akan melibatkan Pemerintah Aceh, kepolisian, kejaksaan, Kodam Iskandar Muda, serta instansi vertikal dan pemerintah daerah. Pertemuan ini, kata dia, juga akan ditindaklanjuti melalui sejumlah agenda bersama, termasuk pembahasan kemungkinan penyusunan nota kesepahaman atau MoU.

“Bagaimana kontribusi alumni IKAL Aceh memberikan pikiran-pikiran yang output-nya adalah rekomendasi, dan itu menjadi referensi bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh,” katanya.

Keterbukaan Informasi dan Peran DPD

Syahrizal turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi selama proses pemulihan pascabencana. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui program yang sudah selesai, sedang berjalan, maupun yang belum dilaksanakan agar tidak terjadi kesenjangan informasi dengan pengambil kebijakan.

Menurut dia, peran DPD adalah menjembatani dua komponen, yakni masyarakat dan pengambil kebijakan. Ia menilai fungsi itu penting agar proses pemulihan berjalan lebih terbuka dan terarah.

Satgas PRR Akui Masih Ada Keterlambatan

Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Imran, menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pascabencana melalui pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota terdampak. Meski demikian, ia mengakui masih ada persoalan dalam pelaksanaan, termasuk keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada sejumlah sektor.

Imran menjelaskan, Satgas PRR terus memantau pemulihan di 18 kabupaten/kota terdampak, termasuk evaluasi serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Pemantauan juga mencakup infrastruktur strategis, sosial, dan kritikal seperti normalisasi sungai, perbaikan jembatan, serta pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, Satgas PRR memberi perhatian pada pemulihan lahan sawah yang terdampak bencana. Menurut Imran, pemulihan sektor pertanian penting untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu mencegah inflasi.

Ia juga menilai keberadaan posko Satgas di daerah penting untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, penerapan satu data, serta menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat. Imran berharap seluruh target rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terealisasi sesuai rencana induk pemerintah.

Diikuti Sejumlah Pejabat Alumni Lemhannas

Pertemuan Ngopi Kebangsaan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhannas, di antaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda, Sekda Aceh, serta beberapa pejabat lainnya. Kegiatan tersebut direncanakan menjadi agenda rutin untuk membahas persoalan strategis daerah, terutama perkembangan dan evaluasi pemulihan Aceh pascabencana.

Sumber: RRI.co.id