JAKARTA — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempercepat penyaluran kredit kepada pelaku usaha — khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sumsel+2
Rapat Kerja Komite IV digelar bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (17/11/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda tersebut terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan serta kebijakan moneter dan intermediasi perbankan. dpd.go.id
Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta, menyampaikan bahwa penguatan stabilitas keuangan harus diiringi dengan upaya nyata meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha. “Kami mendorong langkah konkret yang memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus meningkat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap solid di tengah tekanan global — dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 tercatat 5,04 persen, nilai tukar rupiah stabil, serta cadangan devisa dan inflasi terkendali. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan bahwa sektor jasa keuangan berada dalam kondisi sehat, dengan rasio permodalan (CAR) tinggi, likuiditas terjaga, dan pertumbuhan kredit mencapai 7,70 persen.
Komite IV menekankan bahwa fokus percepatan kredit harus mengarah ke sektor riil dan UMKM, bukan hanya korporasi besar. Transformasi digital — termasuk penggunaan sistem pembayaran lewat QRIS dan BI-FAST — dinilai sebagai salah satu kunci untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha di daerah.
Selain itu, Komite IV meminta agar perbankan menyesuaikan suku bunga kredit agar pelonggaran kebijakan moneter BI dapat langsung dirasakan masyarakat. Desakan ini muncul sebagai upaya agar kebijakan pro-pertumbuhan tidak berhenti pada angka makro, tetapi juga memacu daya beli, investasi, dan aktivitas usaha di lapisan dasar ekonomi.
Menurut Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi, penyaluran dana ke perbankan dan realisasi kredit hingga saat ini belum optimal dalam menjangkau UMKM dan pelaku usaha kecil. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan OJK agar penyaluran kredit menyasar sektor yang selama ini kurang mendapat akses.
Dengan rangkaian dorongan ini, Komite IV DPD RI berharap sistem keuangan nasional tetap stabil — sambil mendorong pertumbuhan ekonomi 2025–2026 yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
