Kebutuhan Mendesak Layanan Medis Bagi Masyarakat Papua
Filep menyampaikan bahwa data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi penyakit jantung di Papua, khususnya di Papua Tengah, cukup tinggi. Risiko terlambat diagnosa dan minimnya fasilitas memadai menjadi penyebab kematian yang bisa dicegah, jika tersedia rumah sakit dengan standar internasional.
Karena itu, ia meminta agar dari 66 rumah sakit baru yang akan dibangun pemerintah, setidaknya beberapa di antaranya ditempatkan di Papua, agar masyarakat memiliki akses layanan kesehatan berkualitas tanpa harus ke luar Papua atau bahkan luar negeri.
Pelayanan Kesehatan sebagai Kewajiban Negara
Filep mendukung pernyataan presiden bahwa akses kesehatan adalah hak dasar dan kewajiban negara. Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan di Papua bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari komitmen keadilan sosial dan pemerataan pelayanan publik.
Relevansi dengan Upaya Memperkuat Ekonomi & Infrastruktur Nasional
Isu pembangunan rumah sakit di Papua juga berkaitan dengan upaya memperkuat infrastruktur kesehatan nasional serta pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut sejalan dengan beberapa rekomendasi lembaga legislatif, seperti dorongan dari Komite IV DPD RI untuk stabilitas keuangan dan akselerasi kredit, yang bertujuan mendukung pemerataan ekonomi dan akses layanan bagi seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya rumah sakit berstandar internasional di Papua, diharapkan pelayanan kesehatan, termasuk penanganan penyakit kritis, menjadi lebih mudah diakses. Hal ini dapat memperkuat kualitas hidup, produktivitas masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
